Tim Operasi Gabungan Gakkum KLHK Gagalkan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Parimo

Parigi Moutong - Tim Operasi Pengamanan Hutan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, KPH Dampelas Tinombo dan masyarakat Desa Sipayo berhasil mengamankan 2 unit Excavator, bahan kimia serta alat-alat lainnya yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan hutan negara pada Rabu, 26 Januari 2022. Selain itu, Tim juga berhasil menemukan lokasi kegiatan PETI di wilayah sekitar Desa Sipayo di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Jumat, 28 Januari 2022.

Setelah dilakukan penyelidikan/pengumpulan bahan keterangan dan gelar perkara, penyidik telah mendapat lebih dua alat bukti yang sah, untuk menetapakan inisial KM (41) selaku penanggung jawab pertambangan emas dikawasan hutan negara tersebut tanpa memiliki perijinan berusaha atau tanpa ijin, tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Maesa di Kota Palu selama 20 hari kerja sejak Jumat, 28 Januari 2022.

Baca juga: Wujudkan Program Bupati Lingkungan Bersih, Kepala Kelurahan Sapanang Sediakan Kendaraan Sampah

Barang bukti yang berhasil diamankan anatara lain 2 uni alat berat  Excavator merek Cartapilar, 1 set mesin Alkon merek Jiandong, Mesin Genset GFH 8800  1  unit, 1 Roll selang alkon, 1 buah terpal warna coklat ukuran 2x 3 Meter, 1 set mesin Alkon merek JF ZS 1115 Diesel Engine, 1 buah Genset merek  DHV,   1  set mesin Alkon merek Yamamax 9001;2000, 1 unit pompa Vett, 1 buah terpal biru dan 55 buah drigen.

Baca juga: Bupati Pangkep Muhammad Yusran Instruksikan Kurangi Pakai Plastik di Toko Medern

Keberhasilan ini berkat adanya pengaduan dari masyarakat yang menolak adanya tambang di wilayah Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan alat berat yang melalui akses jalan menuju lokasi pengolahan tambang yang ternyata merupakan kawasan hutan.

“Kerja keras Gakkum beserta masyarakat dan instansi lainnya tersebut patut diacungi jempol. Kasus ini merupakan kasus PETI pertama Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi di Tahun 2022  di Sulawesi Tengah dan aspresiasi setinggi-tingginya kepada tim dan masyarakat yang telah membantu dan mendukung kegiatan operasi pengamanan hutan ini, ” kata Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H., Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, di Makassar, Sabtu, 29 Januari 2022.

Baca juga: Bupati Pangkep Muhammad Yusran; Penanganan Sampah Tanggung Jawab Kita Bersama

Dodi menambahkan, untuk PETI ini akan kami berlakukan multidoor antara aturan Kehutanan dan Lingkungan Hidupnya. “Saat ini akan terus mengumbulkan alat bukti dan mendalami dan mengetahui motif serta aktor intelektual di balik kasus ini. “Kami tidak akan berhenti sampai di penanggung jawab lapangan saja, kami akan mengusut tuntas sampai ke pemodal tambang tersebut, ” tutup Dodi Kurniawan.                                                                        

Baca juga: DPRD Barru Minta Aktivitas Tambang Galian C di Ceppaga Dihentikan

Kegiatan pertambangan tanpa ijin dalam kawasan hutan dan membawa alat berat berupa Excavator serta alat-alat lainnya ini melanggar ketentuan Pasal 89 ayat 1 Jo Pasal 17 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 78 ayat 2 Jo Pasal 50 ayat 2 Huruf a yang telah diubah dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan hukuman maksimal pidana penjara selama 15 tahun serta denda sebesar Rp 10 milyar.

 

Baca juga: WALHI SulSel: Selamatkan Hutan Hujan Sulawesi, Stop Tambang Nikel di Sulawesi Selatan